Mei 2025
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggandeng UM Metro melakukan penelitian melalui skema Kebijakan Publik dengan Fokus Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan Desa. Penelitian dengan judul “Ketahanan Pangan Desa Berbasis Partisipasi dan Akuntabilitas Digital” ini merupakan salah satu upaya untuk realisasi Visi Presiden Prabowo, tentang swasembada pangan harus dibarengi dengan upaya rekonstruksi sistem pangan nasional yang lebih inklusif, ramah pada keragaman lokal dan database digital. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya mencapai swasembada pangan tetapi juga mewujudkan sistem pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan, yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perdesaan.
Selaras dengan program tersebut, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci yang menentukan efektivitas kebijakan, mulai dari pendataan kebutuhan hingga pengawasan program. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, meningkatkan efektivitas implementasi, dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan. Keterlibatan ini mencakup pengelolaan rantai pasok benih hingga pemanfaatan hasil panen oleh komunitas lokal, dengan dukungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi sebagai mitra pembeli (offtaker).
Digitalisasi di tingkat desa juga akan meningkatkan akuntabilitas kebijakan ketahanan pangan dengan mendukung pendataan, pengelolaan anggaran, dan pelibatan masyarakat melalui platform berbasis teknologi. Pendekatan ini mempercepat proses kebijakan, meningkatkan pengawasan, dan memungkinkan masyarakat memantau, memberikan masukan, serta melaporkan kendala, sehingga kebijakan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Terkait dengan kebutuhan tersebut, oleh karena itu diperlukan penelitian untuk membangun ekosistem database ketahanan pangan desa, dan penelitian bersama antara BRIN dan UM Metro ini juga menggandeng Indonesia Blockchain Society sebagai mitra system development.
Penelitian dilakukan di 4 daerah penghasil padi terbesar di Indonesia, yaitu Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Untuk pengambilan data di Lampung dilakukan oleh Dr.M. Andiana Rosid, S.E., M.M selaku dosen peneliti dari UM Metro, serta Madya Putra Yaumil Ahad S.IP., M.Si. dan Metha Claudia Agatha Silitonga, S.Sos. selaku peneliti BRIN
Wawancara bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah
selanjutnya, Pengambilan data di Lampung yang dilakukan 19-24 Mei 2025 pada beberapa pihak diantaranya Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung - Lampung Tengah. Berdasarkan informasi dari kedua Dinas ini diketahui bahwa Lampung Tengah khususnya Kecamatan Trimurjo merupakan kunci bagi ketahanan pangan khususnya swasembada beras di Lampung dan memberikan sumbangan yang signifikan untuk ketahanan pangan Nasional. Hal ini didukung dengan luas lahan, penggunaan teknologi, serta sistem irigasi teknis yang ada di Kecamatan Trimurjo. Sedangkan desa yang potensial ditunjuk sebagai lokus ketahanan pangan pada penelitian di Lampung Tengah adalah Kampung Pujokerto Kecamatan Trimurjo, yang selain memiliki potensi yang telah disebutkan sebelumnya juga telah memiliki Lumbung Pangan desa yang terintegrasi antara Gapoktan, pengusaha penggilingan padi dan Gudang beras desa.
Wawancara bersama Kepala Kampung Pujokerto, Kecamatan Trimurjo
Penelitian kemudian dilanjutkan ke Kampung Pujokerto untuk melakukan validasi data melalui wawancara dan penyebaran kuisioner kepada Kepala Kampung, anggota Gapoktan serta warga Kampung Pujoekrto secara umum. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa ketahanan pangan di Kampung ini sudah cukup mumpuni, meskipun terkait dengan digitalisasi data ketahanan pangan memang belum dilaksanakan. Akan tetapi kampung Pujokerto juga potensial untuk dijadikan pilot project digitalisasi data ketahanan pangan desa dikarenakan hampir seluruh warga sudah melek internet dan ketersediaan wifi yang telah merata di Kampung.
Kunjungan Ke BULOG Metro
Pengambilan data diakhiri dengan wawancara dengan Ketua PERPADI Lampung Tengah dan Bulog Metro untuk mendapatkan tambahan informasi terkait ketahanan pangan secara umum di Lampung Tengah. Berdasarkan informasi dari kedua pihak tersebut diketahui meskipun secara umum Lampung Tengah sudah surplus beras, namun masih ada beberapa kekurangan seperti ketersediaan fasilitas pengeringan padi, gudang beras, serta jumlah tenaga kerja lapangan dan di kantor Bulog khususnya ketika musim panen raya. Harapannya, keterbatasan ini dapat segera diatasi di tahun 2026 supaya tidak mengganggu ketahanan pangan Nasional, khususnya di Lampung.
LPPM UM Metro
